Prabowo Tolak Percaya Hasil Pemilu, Projo: Lalu Mau Bubarin NKRI?

Berita Terbaru

Sindoberita.co – Ormas pendukung Joko Widodo (Jokowi) Projo. Mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menarik seluruh anggota Dewan mereka yang ada di DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Projo untuk menanggapi pernyataan BPN Prabowo-Sandiaga yang ingin menarik saksi penghitungan suara Pemilu 2019 yang ada di KPU pusat hingga kabupaten/kota.

“Mereka (BPN Prabowo-Sandiaga) mau tarik semua saksi. Kita dorong saja tarik anggota Dewannya,” kata Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Budi mengaku tak bisa memahami pemikiran BPN Prabowo-Sandiaga yang tidak percaya pada penghitungan suara yang dilakukan KPU. Kalau BPN Prabowo-Sandiaga tak percaya pada KPU, sebut Budi, mengapa masih mengikuti Pemilu 2019. Ia juga mengingatkan soal penyelenggara pemilu yang komisionernya maupun segala bentuk kebijakannya harus dibahas di DPR bersama fraksi-fraksi perwakilan partai, termasuk koalisi Prabowo-Sandi.

“Kalau nggak percaya KPU dan Bawaslu,¬†ngapain¬†ikut pemilu? Ingat, KPU dan Bawaslu itu dibentuk dan bekerja sesuai amanat undang-undang. Para personelnya pun diseleksi dan dipilih oleh aspirasi peserta pemilu, yaitu parpol. Kok nggak percaya sama produk yang Anda buat sendiri? Logikanya lucu,” ujar Budi.

Budi lalu menantang BPN Prabowo-Sandiaga untuk menarik anggota Dewan mereka yang berada di DPR hingga DPRD kabupaten/kota. Dia meminta kubu Prabowo-Sandiaga konsisten.

“Kalau nggak percaya sama KPU dan produk politiknya, berani nggak menginstruksikan menarik semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berani nggak? Harus konsisten dong. Jangan parsial, jangan banci,” jelasnya.

Projo menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga menunggu pengumuman pemenang Pilpres 2019 yang akan dibacakan pada 22 Mei ini. Jika menilai ada kecurangan, saran Budi, gugat saja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau ada bukti kecurangan, ajukan saja ke MK bersama bukti-buktinya. Kan ada mekanisme hukum hingga 28 Juni 2019. Jangan teriak-teriak curang tapi tanpa bukti. Fitnah itu namanya. Tapi kalau nggak percaya MK, mau percaya siapa lagi? Negara kita kan negara hukum,” papar Budi.

Baca Juga : Ina Perekam Video Ancam Jokowi Ditetapkan Sebagai Tersangka Makar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *